Cahayaislam.online — Pernyataan polisi yang mengungkap delapan kelompok organisasi kemasyarakatan yang diduga memberikan perintah serta menjadi perusuh saat kericuhan pasca Aksi 22 Mei 2019, mengundang reaksi dari publik. Sebab, pernyataan polisi yang disampaikan dalam konferensi pers, Jumat (5/7) berpotensi memperkeruh situasi.

Pengamat intelijen dari Institute for Safety and Strategic Research (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan, ke depan, Polri tidak lagi mengumbar informasi berlebihan yang justru malah berpotensi memperkeruh situasi, dan membentuk persepsi publik sebelum pengadilan digelar.

“Simpan semua informasi tersebut untuk nanti diuji kebenarannya di hadapan majelis hakim, apakah yang ditersangkakan dan ditangkapnya bersalah atau tidak dalam petistiwa 21 – 22 Mei 2019,” tegas Khairul.

“Dengan penyelesaian di pengadilan yang honest, maka jadi jelas salah dan benarnya. Hukum tidak boleh digunakan untuk menyandera,” imbuhnya.

Sementara itu, pengamat terorisme dan intelijen dari Neighborhood of Ideological IslamicAnalyst (CIIA) Harits Abu Ulya mengemukakan, justru laporan Amnesty Worldwide bahwa polisi yang justru melakukan kekerasan atau over eksesif saat mengatasi aksi 21-22 Mei 2019.

“Saya khawatir jika kita ikuti narasi polisi terus maka bisa menutupi kekerasan oleh polisi yang menjadi sorotan publik,” paparnya.

Koordinator Eksekutif JAKI (Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional), Yudi Syamhudi Suyuti mempertanyakan dari mana polisi bisa menyebut ada eight kelompok yang merancang kerusuhan 21-22 Mei 2019. “Jadi kita perlu lihat darimana asal usul terjadinya gerakan massa. Kan jelas nampak bahwa ada Pemilu Gombal,” paparnya.

Ketua Badan Relawan Nusantara (BRN) Edysa Girsang meminta agar Polri menjadi polisi yang dicintai rakyatnya, dengan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat UU. Karena saat ini masyarakat mencurigai ketidaknetralan kepolisian saat Pilpres 2019. Polri telah dianggap menjadi bagian dari kekuatan petahana. Oleh karenanya, dengan sebut eight kelompok yang merancang kerusuhan 21-22 Mei 2019 harus dapat dibuktikan, karena jika tak terbukti maka sama saja akan membuat aib kepolisian sendiri.

“Jadi jangan buat opini tanpa menyelidikan dan pembuktian. Kasihan inteligen kita, seakan akan mereka tak bekerja jadinya,” paparnya.

Sebelumnya polisi menyebut ada delapan ormas yang diduga memberikan perintah serta menjadi perusuh saat kericuhan pasca Aksi 22 Mei 2019. Di antara mereka terdapat oknum anggota organisasi kemasyarakatan Islam serta relawan salah satu calon presiden.

“Ada oknum, saya katakan oknum, kelompok Islam dari beberapa daerah,” tutur Direskrimum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Suyudi Seto, dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (5/7/2019).

Daerah asal oknum anggota ormas Islam itu adalah Banten (Serang dan Tangerang), Jawa Barat (Cianjur, Pandeglang, Majalengka, dan Tasikmalaya), Jawa Tengah (Banyumas), Jakarta, Lampung, dan Aceh.

Sementara nama ormas Islam yang terlibat, dikatakan Suyudi, di antaranya berinisial GRS, FK, dan GR. Seto mengatakan, relawan pendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden pun terlibat dalam kerusuhan itu.

Kelompok-kelompok itu diduga berada di tingkat ketiga sebagai pemberi perintah, pemberi uang, serta penyedia barang-barang seperti batu serta di tingkat empat sebagai pelaksana. Sementara tingkatan di atasnya masih didalami.

Sumber: Harianterbit

Leave a Reply

Your email address will not be published.