Pelantikan presiden dan wakil presiden Indonesia pada Oktober 2019
mendatang terancam akan tertunda setelah muncul gugatan perbuatan
melawan hukum terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Advokat Lembaga Bantuan Hukum Solidaritas Indonesia, Lalu Piringadi,
mengatakan telah melayangkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Gugatan mewakili kliennya Zulkifli S. Ekomei yang meminta UUD 1945
versi amandemen dibatalkan dan dikembalikan ke UUD seperti sebelumnya
yang disahkan PPKI, di mana MPR menjadi lembaga tertinggi negara.

“Kami menggugat perbuatan melawan hukum terhadap MPR, DPR, Presiden,
pimpinan partai, panglima TNI hingga Kapolri dalam perkara pembatalan
amandemen UUD 45 versi MPR yang disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002
itu teregister dengan nomor perkara: 592/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tgl 27
September 2019,” kata Lalu Piringadi di Mataram, Nusa Tenggara Barat,
Ahad 29 September 2019.

Dalam gugatan tersebut juga memiliki poin dugaan pemalsuan UUD 45
versi MPR, yang nantinya akan berimplikasi pada penundaan pelantikan
Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024, yang harus menunggu hasil
putusan hukum pengadilan, atau hasil Sidang Umum atau Sidang Istimewa
MPR untuk menyikapi gugatan hukum tersebut.

“Secara hukum akan membawa konsekuensi, pertama penundaan pelantikan
Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024, yang harus menunggu hasil
putusan hukum pengadilan, atau hasil Sidang Umum atau Sidang Istimewa
MPR untuk menyikapi gugatan hukum,” ujarnya.

Bahkan, dalam poin gugatan, lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi atau
KPK diminta menjadi bagian dari MPR agar tidak dapat diintervensi DPR
maupun presiden.

“Penguatan lembaga antikorupsi KPK, yaitu dengan menaikkan standing KPK
menjadi bagian dari lembaga MPR dalam bentuk komisi atau badan pekerja
MPR di bidang penegakan hukum, khusus penanganan kasus korupsi,”
ujarnya.

(telegraph)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here