Saatnya Menertibkan Buzzer, cukup menarik. Ini kali kesekian Tempo menulis berita secara objektif. Tidak ditutup-tutupi. Dalam tulisan ini Tempo menulis buzzer Joko Widodo yang membahayakan.

Melansir Tempo, Jokowi harus mengendalikan pendengungnya, yang semakin lama semakin ngawur. Berpotensi merusak demokrasi. Tingkah buzzer pendukung Presiden Jokowi makin lama makin membahayakan demokrasi di negeri ini.

Berbagai kabar bohong mereka sebarkan dan gaungkan di medsos untuk mempengaruhi opini dan sikap publik. Para pendengung menjadi bagian dari kepentingan politik jangka pendek: mengamankan kebijakan pemerintah.

Para pendengung itulah yang pertama kali menyebarkan kabar tentang ambulans berlogo pemerintah DKI Jakarta yang berisi batu saat unjuk rasa pelajar sekolah menengah atas pekan lalu. Terekam oleh Drone Emprit, aplikasi pemantau percakapan di dunia maya.

Cuitan mereka itu lebih cepat beberapa jam dibanding akun resmi TMC Polda Metro Jaya. Sebagian diantaranya mengolok-olok Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang mereka perangi sejak pemilihan Gubernur DKI 2017.

Belakangan, polisi menyatakan kabar itu tidak benar. Salah satu diantaranya penyebar kabar “tidak benar” itu adalah Denny Siregar. Lewat akun twiternya @Dennysiregar7, Ambulan pembawa batu ketangkap pake brand @DKIJakarta pukul 1.24 AM Sep 26, 2019.

2.16 AM Sep 26, 2019 @TMCPoldaMetro mengunggah: 02:14 Polri amankan 5 kendaraan ambulan milik Pemprov DKI Jakarta yang digunakan untuk mengangkut batu dan bensin yang diduga untuk molotov di dekat Gardu Tol Pejompongan Jl. Gatot Subroto.

Peristiwa itu membuat Wapres Jusuf Kalla yang juga Ketua Umum PMI kecewa. Apalagi, dalam video itu menuduh mobil ambulan milik PMI membawa batu dan bensin untuk massa saat bentrok dengan aparat kepolisian.

Namun, setelah sempat diunggah di akun Twitter dan Instagram @TMCPoldaMetro, Kamis (26/9/2019) unggahan itu telah dihapus. Pengurus PMI Pusat Bidang Relawan Muhammad Muas mengatakan, Wapres JK merasa kecewa dengan tuduhan ini.

JK minta kasus ini tuntas agar PMI di mata masyarakat tak menjadi buruk. “Dia kecewa juga. Sebagai Ketum PMI, dia kecewa bahwa hal-hal yang mungkin tidak diinginkan, terjadi. Gitu saja. PMI kan enggak mungkin ini ya (membawa batu). Relawan itu jujur kok,” katanya.

Menurutnya, JK telah memerintahkan Menpan RB Syafruddin untuk mengklarifikasi bahwa tak ada ambulan milik PMI yang membawa batu dan bensin. “Justru saat mendapat informasi dia meminta Bang Syafruddin,” ungkap Muas.

“Dia diminta telepon Pak Wahyu (Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Wahyu Hadiningrat). Pak JK tak mau ini selesai begitu saja. Cuma dia enggak mau langsung turun. Harus kami yang turun. Yang penting dia tegas menyatakan, ini harus diselesaikan,” tegas Muas.

Dalam kasus seleksi calon pemimpin KPK dan revisi Undang-Undang KPK, seperti ditulis Tempo, para pendengung menyebarkan agitasi bahwa lembaga itu dikuasai kelompok agama garis keras yang mereka sebut Taliban.

Mereka menyebut Novel Baswedan, penyidik yang dikenal gigih mengusut pelbagai kasus korupsi jumbo, sebagai antek khilafah. Kala timbul dukungan pada KPK, mereka menyerang para pendukung itu dengan memberi mereka label pendukung khilafah.

Tempo memberitakan, sesungguhnya, para buzzer ini adalah produk gagal dari period kebebasan berpendapat. Memanfaatkan kemampuan menulis – sebagian diantara buzzer Jokowi adalah bekas wartawan – dan fanatisme pembacanya, mereka mengemas kabar bohong sedemikian rupa sehingga terlihat benar.

Kadang disertakan pula bumbu “berdasarkan sumber intelijen”. Diterpa arus informasi yang masif dari para pendengung yang saling menggaungkan pesan, para pendukung Jokowi yang tidak melakukan verifikasi ikut-ikutan mendukung sikap tersebut dan menghujat mereka yang berbeda pandangan.

Para pendengung agaknya punya hubungan kuat dengan penguasa dan aparat negara. Mereka bisa dengan mudah mendapatkan profil pihak yang dianggap sebagai lawan, seperti kartu tanda penduduk, nomor telepon, bahkan jenis telepon seluler yang digunakan.

Presiden Jokowi harus segera menertibkan para buzzer – yang sulit dipercaya keberadaannya tidak Presiden ketahui jika bukan dia kendalikan. Tanpa mereka pun, Jokowi sebenarnya tak perlu khawatir terhadap berbagai serangan di media sosial.

Tempo Information Room @tempo: Tingkah buzzer pendukung Presiden Joko Widodo makin lama makin membahayakan demokrasi di negeri ini. Berbagai kabar bohong mereka sebarkan dan gaungkan di media sosial untuk mempengaruhi opini dan sikap publik.

Siapa Mereka

Dari catatan Seword.com diketahui siapa saja yang selama ini disebut-sebut menjadi buzzer Presiden Jokowi. Dalam lima kali Debat Capres-Cawapres, “Lima kali pula kami berkumpul untuk nonton bersama. Membuat konten secara spontan, merespon setiap pernyataan.”

Nama-nama yang disebut Seword antara lain: Yusuf Muhammad, Denny Siregar, Abu Janda, Aldi El Kaezzar, Eko Kuntadhi, Habib Assume, Salman Faris, Katakita, Data Seputar Presiden, Redaksi Indonesia, Komik Kita, Komik Pinggiran, dan Sewordcom.

Ada pula nama mantan wartawan KOMPAS yang kini menjadi proprietor beberapa situs on-line. “Semua datang dari berbagai daerah memenuhi panggilan Kakak Pembina,” tulis Seword. Kakak Pembina yang dimaksud adalah seorang pejabat Istana.

“Tim ini memang tidak terlihat. Selain Kakak Pembina dan Presiden, tak ada yang benar-benar tahu komposisi tim ini,” ungkap Seword. Didukung oleh tim desain, tim video, dan tim narasi, video, meme, serta artikel diproduksi secara cepat.

“Hanya butuh sekian detik bagi kami untuk meng-upload video-video debat. Hanya butuh sekian menit untuk mengedit dan menghasilkan konten. Apalagi meme, segmen debat belum berakhir, meme sudah kita add,” tulis Seword, Kamis (02 Mei 19 pukul 07: 36).

Seperti halnya Averngers, setiap orang saling menjaga, menahan diri untuk tidak mengambil gambar. “Tapi saya pikir momen ini sayang untuk tidak dibagikan dan diceritakan,” ungkap Seword yang mengabadikan pertemuan saat Debat Capres-Cawapres itu.

Jika menyimak jejak digital beberapa nama yang disebut di atas, seperti Denny Siregar, yang dikenal “kebal hukum” dan nyaris tidak pernah tersentuh hukum, meski beberapa kali Denny dilaporkan ke polisi. Tapi, hingga kini masih tetap aman-aman saja.

Termasuk ketika Denny dengan tenangnya menyebar “berita salah” terkait ambulan Pemprov DKI Jakarta yang ternyata sudah diklarifikasi polisi sendiri.

Mungkin itulah yang dimaksud Tempo dengan buzzer Jokowi membahayakan demokrasi!

*Penulis: Mochamad Toha (Wartawan Senior)